PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah T.A 2023.
Pencapaian prestisius tersebut diberikan oleh BPK RI lewat Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si, CSFA, CFrA ditandai dengan prosesi penyerahan dokumen dan penandatangan berita acara serah terima bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H.Mohammad Arus Abdul Karim dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, pada Selasa siang (28/5/2024).
Turut hadir, Kepala BPK Perwakilan Sulteng Binsar Karyanto, Unsur Forkopimda Sulteng, Anggota DPRD Prov Sulteng, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Wakil Gubernur Ma’mun Amir mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Anggota VI BPK RI, Kepala BPK Perwakilan Sulteng beserta jajarannya yang telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Alhamdulillah, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2023 oleh BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini tersebut kembali dapat dipertahankan untuk ke 11 kalinya dan pencapaian tahun ketiga bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026,” kata Wagub.
Menurutnya, keberhasilan ini merupakan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif, serta atas bimbingan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
“Namun demikian, tidak bisa dipungkiri masih terdapat tantangan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditingkatkan,” pungkas Wagub. (*Joem)
