PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemprov Sulteng menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pelaksanaan E-Purchasing melalui E-Katalog versi terbaru di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Rabu (7/5/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“Sebagian besar APBD kita dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulteng, Muchsin Husain Pakaya, Kepala BRIDA Provinsi Sulteng, para pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), serta pejabat pengadaan dari seluruh perangkat daerah.
Narasumber dari Provinsi Jawa Barat, Dwi Cahya, turut memberikan materi secara daring.
Sekda Novalina menjelaskan, penggunaan e-Katalog sebagai platform pengadaan elektronik menjadi bagian dari program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski capaian MCP pengadaan Sulteng telah mencapai 79,13 persen, Ia mengakui masih ada tantangan, terutama terkait kelengkapan dokumen yang belum sepenuhnya diunggah ke sistem.
“Sebagian besar pekerjaan sudah selesai, tetapi karena dokumen belum lengkap diunggah ke sistem, kita dianggap belum optimal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya negosiasi meskipun pengadaan dilakukan melalui e-Katalog.
“Jangan berpikir pengadaan lewat e-Katalog tidak perlu negosiasi. Kita tetap harus memastikan harga terbaik dengan kualitas yang baik. Prinsip value for money harus dipegang,”tegasnya.
Di akhir sambutannya, Sekda Novalina mengajak seluruh pejabat pengadaan untuk bekerja dengan hati dan penuh integritas demi mendorong pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas.
“Orang pintar banyak, tetapi yang bekerja dengan hati dan komitmen tinggi masih langka. Mari kita buktikan bahwa kita mampu mewujudkan pengadaan yang profesional dan berintegritas,” pungkasnya. (*)
