PALU – PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah atau Bank Sulteng siap berbenah untuk meningkatkan layanan kepada publik.
“Kami setiap waktu berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan,” kata Direktur Utama Bank Sulteng Ramiyatie di Palu, Rabu, (7/4/2025).
Dia menjelaskan salah satu upaya yang dilaksanakan Bank Sulteng dengan melaksanakan digitalisasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bank Sulteng sebagai bank dengan kepemilikan saham dari Pemprov Sulteng dan pemerintah kabupaten/kota, turut menyetorkan dividen atau laba bersih perusahaan ke para pemilik saham.
“Tahun 2024, Pemprov Sulteng Sulteng menerima dividen sebesar Rp52 miliar,” ungkapnya.
Penegasan itu disampaikan Ramiyatie usai kunjungan spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, terkait penawasan penyelenggaraan dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BULD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam kunjungan itu, turut dihadiri Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dan Inspektur IV Kemendagri Andra.
Dia mengakui, dari 13 kabupaten dan kota di Sulteng, tersisa Pemerintah Kota Palu yang belum memanfaatkan Bank Sulteng secara maksimal. Namun, sebagai salah satu daerah pemilik saham, Pemkot turut mendapatkan dividen di tahun 2024 sebesar Rp5 miliar.
“Kami merencanakan kembali komunikasi dengan Pemkot Palu. Saya sudah bertemu Wakil Walikota Palu usai pertemuan di kantor gubernur,” ungkapnya.
Menurut dia, dalam kunjungan Komisi II DPR itu terungkap, Bank Sulteng merupakan satu-satunya BUMD milik Pemprov Sulteng dengan status baik dan sehat. Sementara, BUMD lain digolongkan masuk dalam status kurang sehat dan merugi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan pihaknya bersama-sama Kemendagri sedang menyusun sejumlah regulasi terkait BUMD. Sehingga BUMD tidak lagi menjadi beban pemerintah daerah, dan diharapkan harus menjadi stimulus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Mungkin ada yang harus dibubarkan, daripada harus menjadi beban dan penyakit daerah,” katanya menegaskan. (*)
