PALU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, memantau langsung pelaksanaan Ujian Seleksi Tahap II Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di titik lokasi Auditorium Universitas Tadulako, Kamis (08/05). Kehadiran Sekprov Novalina didampingi oleh Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Sekprov memberikan semangat dan arahan langsung kepada para peserta. Ia mengajak seluruh peserta untuk fokus, tidak terpengaruh oleh peserta lain, serta yakin pada kemampuan diri sendiri.
“Kerjakan soal dengan sebaik-baiknya, teruslah berdoa dan berharap kepada Allah SWT untuk mendapatkan hasil terbaik. Ingat, kelulusan PPPK ini sepenuhnya murni dan tidak ada campur tangan pihak manapun. Jangan percaya jika ada yang menjanjikan kelulusan. Hasil ujian bisa langsung diketahui setelah selesai. Percaya diri dan tetap berdoa,” pesan Novalina.
Tercatat, jumlah peserta seleksi tahap II PPPK Pemprov Sulawesi Tengah sebanyak 2.035 orang, yang terdiri dari pelamar tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Rekrutmen PPPK 2024: Total 5.330 Formasi Dibuka
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2024 membuka 5.330 formasi untuk rekrutmen PPPK. Jumlah ini mencerminkan upaya serius pemda dalam memperkuat pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis pemerintahan.
Rincian formasi meliputi:
2.117 formasi untuk tenaga guru, yang diharapkan dapat mengisi kekosongan guru di berbagai jenjang pendidikan dan wilayah terpencil.
624 formasi untuk tenaga kesehatan, guna mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata.
2.589 formasi untuk tenaga teknis, yang mencakup berbagai bidang strategis dalam pemerintahan.
Rekrutmen PPPK ini menjadi bagian dari strategi nasional penguatan SDM aparatur sipil negara, sekaligus sebagai upaya menjawab kebutuhan tenaga profesional yang siap kerja dan berintegritas di lingkungan Pemprov Sulteng.
Pemerintah pun menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN, dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak termasuk Ombudsman dan BKN.
(*BiroAdpim)
