PALU – Pemprov Sulteng menyambut baik atas penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Sulteng atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 yang telah disampaikan oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si pada tanggal 27 Maret 2025.
Dalam sidang paripurna yang dibuka langsung Ketua DPRD H. Arus Abdul Karim di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sulteng pada Rabu siang (21/5), terungkap sejumlah rekomendasi penting dari hasil telaah mendalam Pansus LKPJ yang diketuai Ir. Sonny Tandra.
Melalui jubir Rahmawati M. Nur, S.Ag, Pansus LKPJ menyoroti beberapa isu krusial, seperti pengelolaan anggaran, tata kelola aset daerah, optimalisasi BUMD, peningkatan kualitas belanja publik, hingga urgensi pemerataan pendidikan dan percepatan layanan kesehatan.
Dalam laporan pansus, kinerja Pemprov Sulawesi Tengah Tahun 2024 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 5,56 Triliun dari target Rp. 6,03 Triliun atau 92,15 persen.
Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan menunjukkan performa solid dengan kontribusi lebih dari Rp2,12 Triliun dan tingkat realisasi hingga 93,94 persen.
Namun, pansus menggarisbawahi perlunya optimalisasi beberapa sektor yang belum optimal performanya, seperti pengelolaan kekayaan daerah yang kontribusinya baru mencapai 24,16%.
Salah satu perhatian pansus pada sektor pendidikan tertuju pada pembangunan SMK Negeri 1 Luwuk yang belum selesai hingga batas waktu pembangunan.
Pansus juga menyoroti belum optimalnya layanan RSUD provinsi sebagai rumah sakit rujukan utama serta tingginya angka penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan hingga lebih dari 700 ribu jiwa.
Rekomendasi konkret pun dilayangkan, termasuk percepatan reformasi BUMD untuk mengelola kekayaan daerah, perbaikan format LKPJ yang diisi OPD agar sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, dan sinkronisasi perencanaan anggaran berbasis program hasil.
Merespon laporan pansus, Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes terlebih dulu menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang mendalam atas kerja pengawasan legislatif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif di Bumi Nambaso Sulteng.
Selanjutnya dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan lengkap, wagub menegaskan komitmen penuh jajaran eksekutif untuk menjadikan rekomendasi pansus sebagai bahan perbaikan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
Di akhir sambutan, wagub menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dan hubungan koordinasi yang dijalankan.
Secara khusus ia berharap kolaborasi yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif terus dipertahankan sebagai kunci utama mendorong keberlanjutan pembangunan Sulteng dengan aktualisasi program-program BERANI.
“Tiada kata berhenti untuk berani mewujudkan Sulawesi Tengah maju dan berkelanjutan,” tutupnya mengakhiri sambutan guburnur.
(*Biro Adpim Setdaprov Sulteng)
