PALU – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Tengah Pipuk Firman Priyadi, SH, MH, mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 di Ayodia Resort Nusa Dua, Bali,
Musrembang yang dibuka secara langsung oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, dengan mengambil tema; Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan untuk Transformasi Penegakkan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2025.
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menyebutkan, bahwa musrembang merupakas salah satu langkah untuk melakukan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dengan memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional.
Dalam perkembangan kiprahnya lanjut Kajagung RI, Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum di indonesia diberikan kepercayaan untuk melakukan misi “Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia” sebagaimana tertuang dalam draf rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Teknokratik tahun 2025 – 2029.
“Selanjutnya misi tersebut dirincikan kedalam 20 upaya transformatif, salah satu diantaranya yang menjadi super prioritas yaitu Transfomasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal,” ujarnya.
Terkait dengan upaya mewujudkan target transformasi super prioritas, maka melalui forum musrembang ini akan bibahas poin-poin mengenai business process utama kejaksaan antara lain;
1. Penanganan Perkara Pidana Umum
2. Penanganan Perkara Pidana Khusus
3. Pinanganan Perkara Pidana Militer
4. Pemulihan Aset
5. Pelakukan operasi intelijen dan penerangan hukum
6. Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
7. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan, Pendidikan, Pengawasan dan Pelatihan
8. Dukungan Pencapaian Program Prioritas Pemerintah dan Pembiayaan Kegiatan Rupiah Murni.
Menutup arahannya, Jaksa Agung berharap keseriusan dalam menyusun anggaran dengan berbasis program dapat mengoptimalkan alokasi pendanaan program-program prioritas. (*Joem)
