PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sekaligus mendeklarasikan komitmen pencegahan pengiriman pekerja migran ilegal dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Selasa (10/6/2025) di Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu.
Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding dan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, serta Bupati Donggala, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Parigi Moutong, Sekretaris Kota Palu yang disaksikan camat, lurah, serta ratusan kepala desa dan siswa-siswi SMK dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Melalui deklarasi ini, disepakati langkah-langkah strategis untuk memperkuat edukasi, informasi, hingga perlindungan bagi calon pekerja migran asal Sulawesi Tengah. Hal ini diharapkan mampu menekan laju pengiriman pekerja ilegal dan meminimalkan kasus-kasus kekerasan, eksploitasi, hingga TPPO yang masih kerap terjadi di luar negeri.
Gubernur Anwar Hafid dalam sambutannya menegaskan bahwa program yang digagas oleh Kementerian PPMI merupakan solusi nyata terhadap permasalahan pengangguran di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi dalam menciptakan akses kerja yang aman dan layak bagi masyarakat.
“Di Sulawesi Tengah, salah satu persoalan mendasar kita yaitu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini bisa kita atasi melalui salah satu program Pak Menteri ini,” ujar Anwar Hafid.
“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Program ini selaras dengan visi-misi BERANI Anwar-Reny, di mana setiap tamatan SMA, SMK, SLB harus punya dua pilihan, kuliah atau kerja. Yang mau kuliah, kami siapkan beasiswa. Yang mau bekerja, kami siapkan pelatihan dan keterampilan, salah satunya melalui jalur pekerja migran yang prosedural,” lanjutnya.
Gubernur Anwar juga menyampaikan bahwa sekitar 80 ribu calon mahasiswa saat ini telah mendaftar dalam program Berani Cerdas, sementara bagi lulusan yang ingin langsung bekerja, pelatihan-pelatihan akan terus diperluas, termasuk peluang besar untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang menjanjikan.
Sementara itu, Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, menyatakan rasa bangga dan harunya bisa kembali ke Sulawesi Tengah sebagai putra daerah yang kini mendapat amanah sebagai menteri. Ia menegaskan bahwa kementeriannya hadir sebagai bentuk nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia.
“Ini kementerian baru yang lahir dari perhatian Presiden Prabowo. Karena beliau tahu bahwa pekerja migran Indonesia masih banyak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, bahkan dijadikan korban perdagangan orang,” ujarnya.
Menteri Abdul Kadir mengungkapkan bahwa 95 hingga 97 persen pekerja migran yang menjadi korban kekerasan adalah mereka yang berangkat secara non-prosedural. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya semua calon pekerja terdata, memiliki kontrak kerja yang jelas, dan diberangkatkan dengan keterampilan yang memadai.
“Kalau prosedural dan punya skill, saya jamin tidak akan ada masalah. Tapi kalau tidak, negara pun susah melindungi. Jangan percaya iklan-iklan calo yang menjanjikan gaji besar. Kepala desa tolong bantu kami edukasi masyarakat,” tegas Menteri Karding.
Dalam forum itu, Menteri juga membeberkan data bahwa Indonesia menerima remitansi Rp253,3 triliun dari para pekerja migran dalam setahun, menjadikannya penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini ada 1,7 juta job order dari luar negeri setiap minggu, namun baru bisa dipenuhi sekitar 297 ribu tahun lalu. “Masih ada peluang 1,4 juta pekerjaan yang bisa diisi,” tambahnya.
Sebagai wujud apresiasi, acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh dan institusi yang dinilai berperan dalam pencegahan TPPO. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Kapolda Sulteng menjadi dua di antara penerima penghargaan tersebut.
Menteri PPMI menargetkan 5.000 tenaga kerja dari Sulawesi Tengah diberangkatkan secara resmi tahun ini, yang akan terus ditingkatkan menjadi 10.000 dan lebih ke depan. Ia menegaskan, keberhasilan ini hanya bisa tercapai dengan kolaborasi seluruh elemen daerah.
“Kalau kementerian ini gagal, yang malu bukan cuma saya. Gubernurnya, Kapoldanya, semua ikut malu. Jadi mari kita serius. Ini bukan hanya soal kerja, ini soal harga diri bangsa,” tutupnya dengan penuh semangat.
<span;>Acara berlangsung meriah dan penuh antusias, menjadi titik awal penguatan sistem perlindungan pekerja migran berbasis daerah di Sulawesi Tengah. (*)
