PALU – Yayasan Tadulakota (YAKOTA) menyelenggarakan dialog publik bertajuk “Diskusi Perencanaan Strategis Berbasis Komunitas”, di Kantor Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Minggu, (19/1/2025).
Kegiatan ini mempertemukan sanggar dan komunitas seni dengan dua narasumber; Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Tengah, dan Ketua Dewan Kesenian Sigi.
Dialog berkutat pada perencanaan strategis dan pentingnya bagi komunitas, dua kata kunci utama dari kegiatan.
Dalam sambutannya, Jumadi S.Sos menceritakan bagaimana Pemeintah Desa Kotapulu turut mendukung ekosistem kesenian lokal. Salah satunya, dengan membangun studio di Kantor Desanya, dan dapat diakses oleh kelompok seni atau pemusik yang membutuhkan.
Lebih dari itu, ia turut mengajak komunitas dan sanggar seni untuk turut memanfaatkan dana desa, sebab pemanfaatan anggaran dana desa untuk sanggar seni tertera secara eksplisit pada nomenklaturnya.
Akbar Dian, S.Sos, menjadi narasumber pertama. Selaku Ketua Dewan Kesenian Sigi, ia mempresentasikan metode perencanaan strategis yang mereka praktikan untuk Dewan Kesenian, sembari menguraikan perspektif yang mendasari setiap analisisnya.
Uraian ini berbarengan dengan capaian-capaian dari Dewan Kesenian Sigi selama dua tahun berjalan. Menegaskan pentingnya metodologi perencanaan strategis dalam komunitas seni sekalipun, demi menunjang keberlanjutan.
Selain itu, Akbar juga membocorkan sedikit program unggulannya tahun ini, yang berkaitan erat dengan pemanfaatan ruang publik. Sehingga dalam pelaksanannya, keterlibatan komunitas di Kabupaten Sigi, dengan tata kelola lembaga yang baik, akan mendukung capaian tersebut.
Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Tengah jadi pemantik selanjutnya. Hapri Ika Poigi memulai paparannya dengan menyorot pentingnya kembali mengangkat Taluart, suatu program kolaboratif antar komunitas seni di Kabupaten Sigi, serta mengurai konteks pangan yang strategis untuk disuarakan beberapa tahun ke depan.
Paparannya banyak menyentuh aspek-aspek strategis diluar metode, mencakup berbagai isu strategis, pengetahuan yang penting untuk dikuasai, dan konteksnya pada tingkat lokal.
Pada sesi tanya jawab, beragam peserta aktif untuk bertanya dan mengungkapkan kegelisahannya. Mulai dari perwakilan sanggar tari yang membagikan dinamika kelembagaannya, kelompok sanggar seni pelajar yang mengontekstualkan masalah perencanaan pada tingkat kelembagaan sanggar sekolah, serta pertanyaan atas bagaimana mengelola ketahanan sumber daya manusia lembaga seni yang seringkali tidak bertahan lama.
Tiga tanggapan ini kemudian memantik diskurus yang jauh lebih luas, dan menegaskan pentingnya manajemen dan tata kelola lembaga bagi komunitas seni.
Urgensi ini disambut lebih jauh oleh Ketua Dewan Kesenian Sigi.
“Memang ini yang menjadi kendala khususnya di Kabupaten Sigi, sehingga ketika ini (penguatan kelembagaan) sudah berlangsung, maka kami yakin, inshallah terus juga mendampingi dan mengingatkan teman-teman di sanggar maupun komunitas untuk selalu berkomunikasi dan sesegera mungkin mengimplementasi apa yang sudah kita bangun melalui dialog bersama ini,”ujarnya.
Bagi akbar, kuatnya landasan komunitas seni dapat melahirkan banyak gagasan terkait program-program strategis.
Lebih lanjut, Kepala Desa Kotapulu juga menyambut upaya penguatan kelembagaan ini dengan antusias.
“Menurut saya sangat penting, karena kalau kita bicara tentang seni, itu bisa menjadi satu medium untuk kampanyekan atau menarik kembali urusan-urusan kearifan lokal dan kebudayaan kita. Seni itu jadi salah satu tulang punggung, strategis sekali untuk bicara kampanye-kampanye itu,” katanya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program Dukungan Institusional oleh Dana Indonesiana. Tahun ini, Yayasan Tadulakota tengah mengawali tahun kedua dalam pelaksanaan program berbasis komunitas, literasi arsip dan digitalisasi.
Dialog ini menjadi penting untuk menyambut kerja-kerja kesenian setahun mendatang. Mengangkat isu tata kelola kelembagaan sebagai aspek strategis yang perlu disiapkan oleh setiap komunitas seni di akar rumput, guna mengintegrasikan kerja-kerjanya di antara publik dan pemerintah.***
