banner 728x250
Daerah  

Perdana Masuk Kantor, Wagub Sulteng Terima Tim Itjen Kemendagri

PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menerima kunjungan Tim Itjen Kemendagri yang dipimpin Erric Fadhli,S.IP,M.Sc bersama Noviandi Andilolo Lebang,SH, bertempat di ruang kerja wagub, Senin (24/2/2025).

Tujuan kedatangan Tim Itjen Kemendagri dalam rangka Entry Meeting pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng periode 2021-2025.

Sekprov Dra. Novalina, MM, Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah nampak mendampingi wagub.

Antara lain : Inspektur Drs.M. Muchlis, M.M, Sekwan Sitti Rahmi Amir Singi, S.Sos.,M.Si, Kadis Perkimtan Abdul Haris Karim, S.T.,M.M, Karo Hukum merangkap Plt.Kepala BKD Adiman, S.H.,M.Si, Karo Umum Dr. Suwandi, Karo Perekonomian Yuniarto Pasman, S.H, Karo Administrasi Pimpinan Eddy N.Lesnusa, S.Sos dan Karo Pemerintahan dan Otda Drs. Dahri Saleh, M.Si, Kabid Anggaran Haris, Bappeda A.Mappatoba,SH,M.Eng.

Baca Juga :  Duh, 14 Pelajar di Solo Tertular HIV/AIDS, Mayoritas Kalangan LGBT

Pemeriksaan berlangsung selama 17 hari, terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 hingga 7 Maret 2025.

Tim ini akan memeriksa beberapa perangkat daerah sebagai objek pemeriksaan guna mengetahui dan mengevaluasi capaian kinerja RPJMD dari tahun 2021-2025 serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala daerah periode 2021 – 2025, meliputi : kebijakan daerah, pengelolaan BMD serta pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga :  Pemko Langsa Terima Peserta Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional dari Provinsi Lampung

Terkait hal ini, Wagub Reny A. Lamadjido menginstruksikan Sekprov Novalina, Asisten Administrasi Umum dan Kepala Perangkat Daerah yang instansinya jadi objek pemeriksaan supaya berkoordinasi dengan secepat mungkin menyiapkan dan menyampaikan data serta dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

Melalui pemeriksaan ini, Beliau berharap dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah yang optimal dan berorientasi pelayanan.

“Saya minta supaya OPD berkoordinasi untuk memberikan data dan dokumen yang dibutuhkan agar pemeriksaan berjalan lancar dan tidak terkendala,” imbuhnya.*

banner 728x250
banner 728x250