PALU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu langkah konkret yang diambil yakni menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (8/5).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah se-Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, turut hadir secara daring bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Kepala Bapenda Rifki Anata Mustaqim, serta Fitri Kennedy Mastura dari Inspektorat Sulteng.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito kembali menekankan pentingnya komitmen kepala daerah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terkait kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Kepala Daerah (KDH) maupun Wakil Kepala Daerah (WKDH).
Beberapa poin strategis dibahas dalam Rakor tersebut, antara lain dukungan daerah terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) serta sorotan terhadap capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tercatat sebesar 4,87 persen.
“Tapi saya berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil kerja sama daerah. Sama seperti kita mengatur inflasi dengan baik, kali ini kita juga harus bekerja sama untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Mendagri Tito.
Ia juga menjelaskan bahwa sekitar 50 persen kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga, yang sangat dipengaruhi oleh daya beli dan peredaran uang di masyarakat.
Mendagri pun memberikan apresiasi kepada Sulawesi Tengah atas capaian realisasi pendapatan APBD yang tergolong tinggi, yakni mencapai 26,10 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
“Angka itu menunjukkan prestasi dan kinerja. Ini tidak bisa dibantah,” tegas Tito.
Namun demikian, ia juga mengingatkan daerah-daerah yang masih mengalami penurunan agar lebih fokus dalam meningkatkan pendapatan daerah dan segera melaporkan data-data penting seperti realisasi pendapatan-belanja, pelaksanaan program MBG, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pengadaan barang dan jasa.
Hal ini, lanjut Tito, penting sebagai langkah strategis untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi dan inflasi, yang menjadi indikator utama kemajuan daerah.
Menariknya, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berhasil masuk dalam tiga besar daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Triwulan I Tahun 2025, setelah Maluku Utara dan Papua Barat. Sulawesi Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,69 persen.
Capaian ini menjadi bukti bahwa kolaborasi pusat dan daerah mampu menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian nasional, sekaligus memperkuat optimisme pemulihan ekonomi ke depan.
<span;>*BiroAdpim
